Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia, memimpin selama

lebih dari tiga dekade, dari tahun 1966 sampai 1998. Masa kepemimpinan Soeharto ditandai oleh perubahan besar dalam berbagai aspek, mulai dari pembangunan ekonomi, infrastruktur, hingga kebijakan politik yang penuh kontroversi. Artikel ini membahas perjalanan masa jabatan Soeharto sebagai presiden Indonesia, serta dampaknya terhadap negara dan masyarakat.

Awal Mula Kepemimpinan Soeharto

Krisis dan Pengambilalihan Kekuasaan
Soeharto muncul sebagai pemimpin Indonesia setelah peristiwa G30S pada tahun 1965, yang mengguncang stabilitas politik dan militer negara. Pada saat itu, Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun situasi politik yang semakin tidak stabil menyebabkan pengambilalihan kekuasaan secara bertahap oleh Soeharto.
Pada 11 Maret 1966, melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soekarno memberikan izin kepada Soeharto untuk mengambil alih sebagian besar kekuasaan. Soeharto kemudian menjadi pemimpin de facto Indonesia dan mulai membangun dasar bagi masa kepemimpinannya yang panjang.

Pembangunan Orde Baru

Setelah berhasil merebut kekuasaan, Soeharto memulai pemerintahannya dengan membangun Orde Baru. Tujuan utamanya adalah mengembalikan stabilitas politik dan ekonomi yang terganggu akibat konflik serta kerusuhan sebelumnya. Soeharto memfokuskan kebijakannya pada pengembangan ekonomi, pemberantasan komunisme, dan stabilitas politik yang lebih terpusat.

Era Pembangunan: Ekonomi dan Infrastruktur

Pembangunan Ekonomi
Soeharto dikenal karena keberhasilannya dalam memodernisasi ekonomi Indonesia. Pemerintahannya memprioritaskan pembangunan infrastruktur, industri, dan peningkatan sektor pertanian. Program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang dimulai pada awal 1970-an menjadi salah satu metode Soeharto untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia.
Pembangunan infrastruktur yang cepat, seperti jalan raya, bandara, dan pabrik-pabrik, memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu, sektor pertanian juga mengalami kemajuan berkat kebijakan yang mendukung peningkatan produksi pangan dan swasembada pangan, terutama beras.

Kebijakan Ekonomi Pro-Barat

Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada pasar bebas dengan membuka Indonesia untuk investasi asing. Hal ini menyebabkan Indonesia semakin terhubung dengan ekonomi global, meskipun pada saat yang sama, pemerintahannya dianggap otoriter dan terpusat.
Namun, meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang pesat, sektor-sektor tertentu seperti minyak, gas, dan tambang dikuasai oleh sekelompok konglomerat yang dekat dengan kekuasaannya. Ini menimbulkan ketimpangan ekonomi yang jelas terlihat antara kalangan elit dan rakyat biasa.

Kontroversi dan Krisis Politik

Rezim Otoriter dan Pengendalian Kebebasan
Soeharto menerapkan sistem yang sangat otoriter dalam pengelolaan negara. Meskipun ada pemilihan umum yang berlangsung secara berkala, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sangat dibatasi. Media massa dikuasai oleh pemerintah, dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah sering kali ditindak tegas.

Krisis Ekonomi Asia 1997-1998

Pada akhir 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, akibat dari krisis finansial Asia 1997. Krisis ini memicu inflasi tinggi, penurunan nilai tukar rupiah, dan pengangguran yang meluas. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Soeharto semakin meningkat, dan muncul berbagai protes yang menuntut reformasi.

Reformasi dan Pengunduran Diri Soeharto

Krisis ekonomi yang mendalam mengakibatkan tekanan politik yang besar terhadap Soeharto. Pada Mei 1998, rangkaian protes besar-besaran di Jakarta dan kota-kota besar lainnya memaksa Soeharto untuk mundur dari jabatannya setelah memerintah lebih dari 30 tahun. Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden, B. J. Habibie.

Warisan Soeharto: Keberhasilan dan Kontroversi

Keberhasilan dalam Pembangunan Ekonomi
Meskipun pemerintahan Soeharto sering dianggap otoriter, kepemimpinannya diakui oleh banyak pihak sebagai periode kemajuan ekonomi yang cukup signifikan. Pembangunan infrastruktur, peningkatan dalam sektor pertanian, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi pencapaian besar selama masa pemerintahannya. Namun, pembangunan tersebut juga menciptakan ketimpangan sosial dan ketergantungan terhadap kekuasaan ekonomi yang dikuasai oleh kelompok konglomerat yang memiliki kedekatan dengan Soeharto.
Kontroversi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Soeharto pun dikritik karena kebijakan represif dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bawah pemerintahannya. Berbagai operasi militer yang terjadi di kawasan seperti Timor Timur, Aceh, dan Papua sering melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, dengan banyak laporan mengenai penindasan terhadap oposisi politik dan penghilangan paksa.
Legasi Soeharto: Memori yang Terbagi
Warisan Soeharto tetap menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Sebagian orang menganggapnya sebagai pemimpin yang membawa kemajuan ekonomi, sementara yang lain melihatnya sebagai diktator yang membatasi kebebasan politik. Walaupun demikian, masa pemerintahannya yang panjang meninggalkan dampak signifikan bagi Indonesia, baik yang positif maupun yang negatif.